Jakarta, CNN Indonesia —
Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp139,4 triliun untuk ketahanan pangan pada 2025.
Anggaran ini akan disebar ke berbagai kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian Pertanian (Kementan), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), serta Kementerian Pekerjaan Umum (Kementerian PU).
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menjelaskan anggaran tersebut bertujuan untuk mendukung target swasembada pangan pada 2028-2029.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Anggaran ketahanan pangan tahun 2025 mencapai Rp139,4 triliun, namun tersebar ke berbagai kementerian dan lembaga yang terlibat,” ujar pria yang akrab disapa Zulhas ini usai memimpin rapat koordinasi terkait ketahanan pangan di Kementerian Perdagangan, Rabu (30/10).
Ia juga menekankan alokasi anggaran ini perlu dikoordinasikan dengan baik agar dapat mendukung pencapaian target swasembada pangan.
Sebagian besar anggaran dialokasikan untuk pupuk dengan total Rp44 triliun yang akan dikelola oleh perusahaan pelat merah PT Pupuk Indonesia (Persero).
Selain itu, Kementerian PU akan mengelola anggaran untuk pembangunan bendungan dan irigasi. Sementara itu, sektor perikanan, termasuk rumput laut dan ikan, akan berada di bawah KKP.
Lebih lanjut, Zulhas juga menjelaskan dana desa sebesar Rp16,259 triliun juga akan dialokasikan untuk ketahanan pangan di tingkat lokal.
“Dana desa harus difokuskan untuk mendukung ketahanan pangan di daerah,” tegasnya.
Rapat koordinasi yang juga dihadiri oleh Wakil Menteri Keuangan serta pejabat tinggi Kementerian Keuangan tersebut bertujuan untuk menyatukan visi dan langkah dalam pelaksanaan program ketahanan pangan di berbagai instansi terkait.
Selain itu, pemerintah juga mengalokasikan hampir Rp20 triliun untuk mendukung ketahanan pangan di daerah di luar dana desa, yang diharapkan mampu memperkuat program ketahanan pangan hingga ke level regional.
“Ada juga yang melalui daerah, ada Rp19 triliun lebih selain dana desa, ada hampir Rp20 triliun lebih. Nah jadi bagaimana nanti kita menyatukan langkah, program, irama, visi, misi, yang walaupun jelas pemerintah daerah dan dana desa yang bantuan transfer ke daerah, kementerian lembaga terkait, kemudian juga instansi terkait termasuk riset dan lain-lain,” pungkasnya.
(lau/sfr)
